Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis memimpin Raker dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Gedung DPR RI/Foto:Jayadi/Iw

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis mengatakan, pihaknya memberikan catatan untuk menjadi dasar pemikiran pada pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan dalam RAPBN 2019. Pertama, terkait target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pasalnya, masih banyak target RPJMN yang belum tercapai.

“Misalnya pembangunan Rel Kereta Api (KA), ditargetkan pembanguan rel KA 3000 kilometer. Tapi sampai saat ini belum tembus 20 persen, baru 400 kilometer. Pembangunan terminal, terutama terminal Tipe A sampai tahun 2018 dari target 14 baru dibangun 5 terminal. Nah, ini bagaimana mencari jalan keluarnya,” jelas Fary saat rapat kerja dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (03/9/2018).

Kedua, politisi partai Gerindra itu melanjutkan, pihaknya menginginkan program yang sudah dilaksanakan tahun 2017-2018 dilakukan audit manfaat. Sehingga tidak hanya cepat dibangun dan cepat diresmikan, tetapi yang paling penting adalah bermanfaat bagi masyarakat.

“Pemerintah sudah membangun dan sudah diresmikan, tapi belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Nah ini apa kendalanya. Kalau butuh diajukan anggaran, kita berikan prioritas terhadap hal-hal seperti itu,” kata politisi dapil NTT itu.

Ketiga, pihaknya mendorong program yang langsung dirasakan masyarakat menjadi prioritas tahun 2019. Misalnya, transportasi umum. “Jalan di daerah didorong, sehingga selain membanguan infrastruktur juga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini bisa diprioritaskan dalam pembahasan,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Muhidin Mohamad Said. Ia mengatakan, Kemenhub perlu melakukan beberapa langkah untuk menyelesaikan beberapa program yang belum sempurna. Sehingga, Nawa Cita yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak menjadi bumerang. Terutama tentang daerah 3T.

“Kereta api lintas Sulawesi sudah teralisasi dari Makassar ke Pare-pare. Jangan hanya karena disebut lintas Sulawesi, tapi karena anggaran terbatas, maka bisa dilakukan studi disetiap provinsi,” jelas politisi Partai Golkar itu. (rnm/sf)